Lampung Barat, MIN 3 (Humas) --- Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan pada madrasah, tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Sarana Prasarana (Sarpras) dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Barat melakukan kegiatan pemantauan terhadap sarana prasarana di MIN 3 Lampung Barat. Tim Monev dalam kegiatan ini diantaranya Herizelmi, S.Ag., M.M. sebagai Ketua Tim dan Anggita Erry Khomariyah, S.E.I., M.M., Herman, M.M., Ida Bagus Kade Widi Karsana, S.Ak., dan Evi Setiawati,
Rabu, 8 Mei 2024.( edisaputra).
Berita selengkapnya klik http://min3lampungbarat.blogspot.com/2024/05/min-3-lambar-terima-kunjungan-tim-monev.html
MIN 3 Lambar terima kunjungan Tim Monev Sarpras Kankemenag Lambar
Lampung Barat, MIN 3 (Humas) --- Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan pada madrasah, tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Sarana Prasarana (Sarpras) dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Barat melakukan kegiatan pemantauan terhadap sarana prasarana di MIN 3 Lampung Barat. Tim Monev dalam kegiatan ini diantaranya Herizelmi, S.Ag., M.M. sebagai Ketua Tim dan Anggita Erry Khomariyah, S.E.I., M.M., Herman, M.M., Ida Bagus Kade Widi Karsana, S.Ak., dan Evi Setiawati. (8/5/24).
Kegiatan monitoring dan evaluasi ini melibatkan peninjauan sejumlah fasilitas Sarana Prasarana. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk memastikan bahwa sarana dan prasarana yang ada memenuhi standar kelayakan serta mendukung proses pembelajaran yang efektif.
Berdasarkan hasil Monev ini Kepala MIN 3 Lampung Barat, Desembri, M.Pd. memberikan usulan yang dianggap krusial untuk peningkatan kualitas fasilitas di madrasah. Desembri, M.Pd. mengusulkan barang-barang yang telah rusak mohon diusulkan pengadaannya untuk menunjang Kegiatan AKMI, ANBK, AM dan juga Proses Belajar Mengajar yang berbasis digital nantinya.
"Saya sangat senang sekali telah dikunjungi sebagai bahan pertimbangan perencanaan anggaran kedepan benar-benar sesuai kebutuhan madrasah". tutupnya.
Heri Zelmi, S.Ag., M.M., selaku ketua tim Monev, mengapresiasi inisiatif dan usulan yang diajukan oleh Kepala MIN 3 Lampung Barat. Beliau menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan evaluasi mendalam terhadap usulan tersebut, serta akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan kelancaran proses pengadaan dan implementasi pengadaan dan perbaikan fasilitas Sarpras MIN 3 Lampung Barat.
"Nanti diusulkan lagi penggantian barang yg rusak tersebut. Sebagai contoh ada 12 komputer rusak berat akan diusulkan pengadaan baru dan juga bangunan yang perlu pemusnahan dan rehab ringan. ," tutupnya.
Disela-sela kunjungan Tim Monev, Herman, M.M. Selaku Anggota Tim menyambangi Ruang Asesmen Madrasah (AM) Kelas VI yg sedang berlangsung. "Semangat terus, giatlah dalam Belajar yang merupakan bagian dari usaha diiringi dengan doa kepada Allah SWT, dan Kejarkah cita-cita setinggi langit". Ujarnya
Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas Sarana dan Prasarana yang ada di MIN 3 Lampung Barat serta menjadi contoh bagi madrasah-madrasah lain dalam menjaga dan mengembangkan sarana prasarana pendidikan. (edisaputra)
Lampung Barat, MIN 3 (Humas) --- Hari ini, Senin, 6 Mei 2024, merupakan hari keempat pelaksanaan Asesmen Madrasah (AM) Tahun Pelajaran 2023/2024. AM ini akan berlangsung dari tanggal 2 Mei sampai dengan 13 Mei 2024. Asesmen ini diikuti oleh 38 Peserta Didik kelas VI MIN 3 Lampung Barat yang dibagi menjadi 2 ruang Asesmen. AM ini dilaksanakan berbasis Android Apps Google Form. Ada 3 Mata Pelajaran yang akan diikuti oleh para Peserta Didik. Senin (6/5/24).
Pada hari Sabtu, 4 Mei 2024 pelaksanaan AM MIN 3 Lampung Barat telah dimonitoring dan dievaluasi oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Barat yang diwakili oleh Erfi Syah Putra, S.Pd.I dan Sazli, S.Pd.I selaku Kelompok Kerja Pengawas Kantor Kemenag Lambar. Monitoring dan evaluasi ini dilaksanakan untuk memastikan AM terlaksana sesuai dengan Prosedur Operasional Standar (POS) AM 2024 dan dikelola secara profesional.
Kepala MIN 3 Lampung Barat, Desembri, M.Pd., saat menyambangi ruang Asesmen Madrasah 2 hari pasca dilantik dan pengambilan sumpah sebagai Kepala Madrasah, menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia dan peserta Asesmen serta pengawas atas dedikasi dan semangat dan terlaksananya AM ini. “Komitmen dan kerja keras kita bersama adalah kunci keberhasilan MIN 3 Lampung Barat dalam menghadirkan pendidikan berkualitas,” Ujar Desembri.
Menurut AM. Endra selaku Plt Kepala Madrasah saat Pembukaan Pelaksanaan AM diawali oleh Edi Saputra, S.Pd.I, selaku Ketua Panitia Pelaksana AM, “Kami sangat bangga dengan kerja keras semua pihak yang terlibat dalam persiapan dan pelaksanaan AM tahun ini. Dari Semua Dewan Guru dan Tenaga Kependidikan khusunya Panitia, semuanya bekerja secara bersama-sama untuk memastikan kelancaran dan keberhasilan ujian.” Ujarnya.
Semoga Kerja ikhlas Bapak Ibu dijadikan ladang Pahala oleh Allah SWT dan yang terakhir Peserta Didik Kelas VI Peserta AM diberikan kelancaran dan Nilai yg bagus. Aamiin, tambahnya. (edisaputra)
Lampung Barat, MIN 3 (Humas) -- Kepala Madrasah Desembri, M.Pd. dalam hal ini diwakili oleh Nofriwan Riadi, SH., selaku Operator Madrasah hadiri undangan Monitoring Laporan Kinerja TW 1 dan Pemànfaatan Aplikasi Srikandi dalam Administrasi Kepegawaian bertempat di MAN 1 Lampung Barat. Selasa, 7 Mei 2024. ( edisaputra).
Lampung Barat, MIN 3 (Humas) -- Kepala Madrasah Desembri, M.Pd. hadiri undangan Sosialisasi Penulisan Ijazah Tahun 2024 yang bertempat di Aula Saibatin Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung. Selasa, 7 Mei 2024. ( edisaputra).
Kementerian Agama melakukan reorientasi program Bantuan Operasional Penyelenggaraan Raudhatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah yang tidak hanya memfokuskan pada tujuan aksesibilitas, melainkan juga memfokuskan pada peningkatan mutu pembelajaran di madrasah. Dalam konteks ini, Bantuan Operasional Penyelenggaraan Raudhatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah diharapkan dapat menjadi salah satu instrumen efektif untuk peningkatan mutu pembelajaran siswa.
Dalam rangka optimalisasi dan efektivitas penggunaan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Raudhatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah, maka disusun Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Raudhatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah ini.
B. Tujuan
Bantuan Operasional Penyelenggaraan Raudhatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah bertujuan untuk:
Membantu biaya operasional penyelenggaraan Raudhatul Athfal dan Madrasah dalam rangka peningkatan aksesibilitas siswa;
Membantu biaya operasional penyelenggaraan Raudhatul Athfal dan Madrasah dalam rangka pelaksanaan pendidikan lingkungan hidup dan kesehatan di lingkungan Raudhatul Athfal dan Madrasah.
C. Ruang Lingkup
Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Raudhatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah meliputi Tim Pengelola, kriteria penerima, pengalokasian, tata cara penyaluran, pencairan, penggunaan, pengadaan barang/jasa, pelaporan, monitoring-evaluasi, pengawasan, sanksi serta pelayanan atas pengaduan masyarakat.
D. Prinsip Pengelolaan
Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Raudhatul Athfal dan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah dilakukan berdasarkan prinsip:
fleksibilitas, yaitu penggunaan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Raudhatul Athfal dan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah dikelola sesuai dengan kebutuhan Raudhatul Athfal dan Madrasah berdasarkan hasil Evaluasi Diri Madrasah (EDM) yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah (RKAM);
efektivitas, yaitu penggunaan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Raudhatul Athfal dan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah diupayakan dapat memberikan hasil, pengaruh, dan daya guna untuk mencapai tujuan pendidikan di Raudhatul Athfal dan Madrasah;
efisiensi, yaitu penggunaan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Raudhatul Athfal dan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah diupayakan untuk meningkatkan kualitas belajar siswa dengan biaya seminimal mungkin dengan hasil yang optimal;
akuntabilitas, yaitu penggunaan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Raudhatul Athfal dan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang logis sesuai peraturan perundang-undangan; dan
transparansi, yaitu penggunaan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Raudhatul Athfal dan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah dikelola secara terbuka dan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan Raudhatul Athfal dan Madrasah.
Pengertian Umum
Madrasah adalah satuan Pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dan kejuruan dengan kekhasan agama Islam yang mencakup Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, dan Madrasah Aliyah Kejuruan.
Raudhatul Athfal adalah yang selanjutnya disingkat RA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan anak usia dini dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan anak usia dini.
Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai kelanjutan dari MI/SD atau sederajat.
Madrasah Aliyah/Madrasah Aliyah Kejuruan yang selanjutnya disingkat MA/MAK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai kelanjutan dari MTs/SMP atau sederajat.
Bantuan Operasional Penyelenggaraan Raudhatul Athfal, yang selanjutnya disingkat BOP, adalah program Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasi personalia dan nonpersonalia bagi Raudhatul Athfal yang bersumber dari dana alokasi Pemerintah Pusat.
Selengkapnya untuk download Juknis BOP RA dan BOS Madrasah Tahun 2024 bisa >>> DOWNLOAD DISINI <<< dan untuk perbandingan bisa lihat juknis BOS dan BOP Madrasah tahun 2024 yang lama >>> DOWNLOAD DISINI <<<
VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA PENDIDIK & TENAGA KEPENDIDIKAN
VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA PENDIDIK & TENAGA KEPENDIDIKAN
VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA PENDIDIK & TENAGA KEPENDIDIKAN
NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan) kode referensi berbentuk nomor unik bagi pendidik dan tenaga kependidikan sebagai identitas dalam menjalankan tugas pada satuan pendidikan yang berfungsi sebagai nomor identitas pendidik dan tenaga kependidikan.
PENGELOLAAN DATA PTK OLEH SATUAN PENDIDIKAN
Satuan pendidikan terlibat aktif dalam pengelolaan:
Mengunggah dokumen persyaratan (Penetapan pengangkatan dan/atau penugasan, dan ijazah).
TAHAPAN
Pilih ptk yang akan diperbarui;
klik tombol Ajukan Perbaikan Arsip;
Pastikan data PTK valid;
Unggah SK Pengangkatan dan Penugasan;
Unggah KTP;
Unggah Ijazah terakhir;
Klik tombol Ajukan;
Tunggu persetujuan dari pusat.
DATA RESIDU IDENTITAS (RESIDU NIK)
Setiap satuan pendidikan memiliki daftar periksa (dashboard) data untuk mendeteksi residu NIK Data residu ditandai dengan silang merah pada kolom Valid Dukcapil
PERBAIKAN IDENTITAS
SYARAT
Perbaikan NIK dan identitas ptk harus mengacu pada dokumen kependudukan (yang bersumber dari Data Induk Kependudukan yang dikelola oleh Ditjen Dukcapil Pusat ). Seperti: Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, atau Akta Kelahiran.
Perbaikan identitas harus memenuhi index validasi yang ditetapkan.
TAHAPAN
Klik fitur Perbaikan Identitas;
Klik tombol Perbaikan, pada baris data ptk yang akan diperbaiki;
Data awal yang ditampilkan pada formulir Perbaikan bersumber dari Dapodik, cocokkan setiap atribut data tersebut dengan yang tercatat di dokumen kependudukan. Perbaiki data yang belum valid (masih kosong atau tidak benar). Atribut data yang bisa diperbaiki meliputi: ✓ NIK; ✓ Nama; ✓ Tempat lahir; ✓ Tanggal lahir; ✓ Nama ibu kandung; dan ✓ Jenis kelamin
Klik tombol Perbaikan Data
Jika data perbaikan tidak lolos pemadanan Dukcapil, maka perbaikan data tidak dapat disimpan. Periksa ulang validitas dokumen ke Dukcapil setempat (kabupaten/kota); sedangkan
Jika data perbaikan lolos pemadanan , maka hasil perbaikan data akan otomatis tersimpan.
PP No. 14 Tahun 2024 Tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024
PP No. 14 Tahun 2024 Tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA APARATUR NEGARA, PENSIUNAN, PENERIMA PENSIUN DAN PENERIMA TUNJANGAN TAHUN 2024
Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan, diantaranya penetapan gaji dan tunjangan. Dalam rangka menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional, menuju normalisasi aktivitas masyarakat pascapandemi, Pemerintah berupaya untuk mempertahankan tingkat daya beli masyarakat diantaranya melalui pembelanjaan Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan, sehingga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, Pemerintah memandang perlu untuk memberikan stimulus finansial berupa pemberian tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas.
Pemberian tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas merupakan kebijakan pemerintah sebagai wujud penghargaan atas pengabdian Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan dalam mencapai tujuan pembangunan nasional.
Materi muatan Peraturan Pemerintah ini antara lain:
a. tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diberikan sebesar gaji/pensiun pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji/pensiun pokok, dan tunjangan kinerja dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara;
b. bagi guru apabila tidak menerima tunjangan kinerja maka dapat diberikan tunjangan profesi guru. Begitu pula bagi dosen apabila tidak menerima tunjangan kinerja maka dapat diberikan tunjangan profesi dosen atau tunjangan kehormatan;
c. tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diberikan sebesar gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji dan tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. bagi guru apabila tidak menerima tunjangan kinerja daerah atau tambahan penghasilan atau sebutan lain maka dapat diberikan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan berupa tunjangan profesi guru atau paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan berupa tambahan penghasilan guru Aparatur Sipil Negara;
e. Aparatur Negara dan Pensiunan yang memenuhi persyaratan untuk menerima lebih dari 1 (satu) tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas, hanya diberikan tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas yang nilainya paling besar;
f. Aparatur Negara yang karena status/kedudukannya, sebagai Pensiunan, Penerima Pensiun, atau Penerima Tunjangan maka kepada yang bersangkutan tetap diberikan tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagai Aparatur Negara sekaligus tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagai Penerima Pensiun dan/atau Penerima Tunjangan; dan
g. pemberian tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas juga diberikan kepada Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada instansi pemerintah termasuk Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada Lembaga Nonstruktural, instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah, Lembaga Penyiaran Publik, dan Perguruan Tinggi Negeri Baru berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Dosen dan Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi Negeri Baru, atas jasanya dalam mencapai tujuan pembangunan nasional.
Pemberian tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas tersebut memperhatikan kesetaraan dengan tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas yang diberikan kepada Aparatur Negara khususnya PNS, Prajurit TNI, dan Anggota Polri serta dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara termasuk kemampuan keuangan daerah. Kebijakan besaran tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas tersebut diberikan secara proporsional mengacu pada pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.
Penetapan Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan ttntuk memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan pemberian tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024.
Selengkapnya untuk download PP No. 14 Tahun 2024 Tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024 bisa DOWNLOAD DISINI
